Kebijakan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran sudah dimulai sejak tahun-tahun awal kemenangan Revolusi Islam di negara ini. Sejak masa itu, Kongres Amerika mengesahkan puluhan aturan yang masing-masing membatasi aktivitas politik, ekonomi dan sosial rakyat Iran.
Pada pertengahan dekade 90-an, kebijakan sanksi Amerika terhadap Iran mengalami perubahan bentuk dan turut menyasar pihak ketiga. Dalam strategi yang dikenal dengan “sanksi sekunder” itu, individu dan entitas beserta negara-negara pihak ketiga juga menjadi sasaran sanksi.
Strategi ini tak urung memicu protes keras dari sekutu-sekutu politik dan bisnis Amerika sendiri. Negara-negara Eropa selama beberapa tahun tidak mematuhi peraturan sepihak Amerika tersebut.